PELAKSANAAN PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Beverly Beverly Evangelista, Baiq Ishariaty Wika Utary

Abstract


Penelitian ini didasari oleh pentingnya penerimaan Pajak Bumi dan bangunan Bagi Pemerintah Daerah. Untuk menunjang hal tersebut, sangat perlu dilakukan penelitian terkait pelayanan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Badan Pendapatan Daerah kabupaten Lombok Barat dapat dikatakan sangat baik dan professional. Untuk mengetahui dan menggambarkan pelayanan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat tersebut, ada empat unsur penting yang menjadi tolak ukur untuk pelayanan pemungutan pajak yang berkualitas, yaitu: (1) Kecepatan; (2) Ketepatan; (3) Keramahan; dan (4) Kenyamanan. Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lombok Barat, masih ditemukan adanya hambatan dalam pelayanan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diantaranya, data yang belum di upgrade, lokasi desa yang sulit di tempuh serta kesadaran masyarakat dalam membayar PBB yang masih rendah.

Kata kunci: Pelayanan, Pajak Bumi dan Bangunan

Full Text:

PDF

References


Bambang Sunggono. 2003. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Machfud Sidik. 1999. Pedoman Pelayanan Umum Perpajakan. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Early Suandy. 2002. Hukum Pajak. Yogyakarta:Salemba Empat.

Fidel. 2008. Pajak Penghasilan. Jakarta: Carofin Publishing.

HB. Sutopo. 2002. Pengantar Penelitian Kualitatif ( Dasar-dasar Teoritis dan Praktis ). Pusat Penelitian Surakarta.

Marihot Pahala Siahaan. 2004. Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mardiasmo.1995. Perpajakan Edisi 3. Yogyakarta: Andi Offset.

Mardiasmo. 2006. ” Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance “. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol.2 No.1.

Marshal E. Dimock, Gladys Dimock, dan Douglas M Fox. 1986. Publick Administration. Jakarta: Erlangga.

Moekijat. 1989. Tata Laksana Kantor. Bandung: Alumni.

Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.

Mr. Yap Kioe Sheng. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific “What is Good Governance”?. Journal Poverty Reduction Section UNESCAP. UN Building. Rajdamnern Nok Ave

Riza Nizarli. 2006. “ Pemberantasan Korupsi Melalui Good Governance “. Makalah. Disampaikan pada seminar perkembangan tipikor sebagai tipikus. Kerjasama facultas hukum Unsyiah dengan Forum Heds, pada tanggal 7 Oktober 2006. Banda Aceh.




DOI: https://doi.org/10.35200/solid.v12i2.630

Refbacks

  • There are currently no refbacks.



Jurnal Solid

Jalan Kampus Universitas Teknologi Mataram Kekalik Jaya Kota Mataram Prov. NTB - 83126
Telp:082 339 778 340

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Statistic Pengunjung